mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika
B
mengacu kepada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya
C
pertanggungjawaban hasil yang dilakukan atas kerjasama kelompok
D
mengacu kepada hasil pelaporan kinerja yng telah dicapai baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya
3.
akuntabilitas individu
A
mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika
B
mengacu kepada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya
C
pertanggungjawaban hasil yang dilakukan atas kerjasama kelompok
D
mengacu kepada hasil pelaporan kinerja yng telah dicapai baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya
4.
Akuntabilitas Kelompok
A
mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika
B
mengacu kepada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya
C
pertanggungjawaban hasil yang dilakukan atas kerjasama kelompok
D
mengacu kepada hasil pelaporan kinerja yng telah dicapai baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya
5.
Akuntabilitas organisasi
A
mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika
B
mengacu kepada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya
C
pertanggungjawaban hasil yang dilakukan atas kerjasama kelompok
D
mengacu kepada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya
6.
Mekanisme akuntabilitas harus mengandung akuntabilitas kejujuran dan hukum yang berarti..
A
Perrtanggungjawaban yang berhubungan dengan aktivitas penegakan hukum dan norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.
B
Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga pelaksanaan program.
C
pertanggungjawaban yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah memuhi kecukupansistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi
D
Lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dimasa depan
7.
process accountability merupakan mekanisme akuntabilitas yang terkait dengan
A
Perrtanggungjawaban yang berhubungan dengan aktivitas penegakan hukum dan norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.
B
Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga pelaksanaan program.
C
pertanggungjawaban yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah memuhi kecukupansistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi
D
Lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dimasa depan
8.
Lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dimasa depan merupakan pengertian dari
A
accountability for probity and legality
B
process accountability
C
program accountability
D
policy accountability
9.
Sistem pertanggngjawaban Instansi Pemerintah dikenal dengan SAKIP. SAKIP singkatan dari
A
Sistem Akuntansi Keuangan Instansi Pemerintah
B
Sistem Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah
C
Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah
D
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10.
SAKIP diatur diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu …
A
Perpres nomor 29 tahun 2014
B
Perpres nomor 39 tahun 2014
C
Perpres nomor 29 tahun 2015
D
Perpres nomor 29 tahun 2016
11.
Alat akuntabilitas yang dipakai oleh instansi pemerintah salah satunya adalah
A
Nota
B
Kuitansi
C
Surat Dinas
D
Laporan Kinerja
12.
Alur SAKIP yng benar adalah
A
Perencanaan strategis–>Perjanjian Kinerja –> Pengukuran Kinerja–> Pengelolaan data kinerja–> Pelaporan kinerja–> reviu dan evaluasi Kinerja
B
Perencanaan strategis–> Perjanjian Kinerja –> Pengukuran Kinerja–> Pengelolaan data kinerja–> reviu dan evaluasi Kinerja –> Pelaporan kinerja
C
Perjanjian Kinerja–> Perencanaan strategis –>Pengukuran Kinerja–> Pengelolaan data kinerja–> Pelaporan kinerja–> reviu dan evaluasi Kinerja
D
Perencanaan strategis–> Pengukuran Kinerja –> Perjanjian Kinerja –> Pengelolaan data kinerja–> Pelaporan kinerja–> reviu dan evaluasi Kinerja
13.
Untung Pramono adalah seorang PNS dibagian caraka. Tiap hari dia memeriksa dengan teliti apakah semua surat telah terkirim. Suatu hari terdapat satu buah surat dinas yang harus sampai dikantor yang dituju saat itu juga. jam dinas kantor telah usai, kantor pos telah tutup, mesin fax rusak dan email yang dituju belum diketahui. Kebetulan Untung memiliki nomor WA dari petugas administrasi kantor yang dituju, akhirnya Untung mengirimkan surat tersebut lewat Whatshapp.Sikap untung merupakan aktualisasi nilai akuntabilitas…
A
Dapat mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan
B
Keadilan dalam pelayanan
C
Konsistensi dalam sikap dan perilaku
D
Pilihan tepat ketika terjadi benturan
14.
Dibawah ini adalah nilai dasar akuntabilitas
A
Mampumempertanggungjawabkan amanah yang diberikan
B
Jujur
C
Melayani dengan senyum sapa, salam
D
Rela berkorban
15.
Tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan pengejawantahan nilai akuntabilitas
A
Dapat mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan
B
Keadilan dalam pelayanan
C
Netral dalam politik praktis
D
Konsisten dalam sikap dan perilaku
16.
Personal behaviour yang diharapkan dari PNS adalah
A
PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat
B
PNS melayani masyarakat hanya dilingkungan tempat tinggalnya saja
C
PNS bertindak sesuai dengan perintah atasan
D
PNS mengikuti perintah atasan karena perintah atasan merupakan peraturan yang sedang berlaku
17.
Berdasarkan sudut pandang Sistem Integritas Nasional, hakikat atau makna ideal pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia adalah :
A
Membuat sengsara para koruptor beserta keluarga dan keturunannya
B
Menghukum para koruptor dengan hukuman yang paling lama dan kalau bisa sampai dihukum mati
C
Memastikan tujuan nasional dapat tercapai
D
Dikenal di dunia internasional sebagai negara contoh pemberantasan korupsi
18.
Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, tergolong tindak pidana korupsi :
A
Suap menyuap
B
Gratifikasi
C
pemerasan
D
Penggelapan dalam jabatan
19.
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, tergolong tindak pidana korupsi :
A
Suap menyuap
B
Gratifikasi
C
pemerasan
D
Penggelapan dalam jabatan
20.
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka tindakan ini termasuk tindak pidana korupsi:
A
Kerugian negara
B
Suap menyuap
C
Gratifikasi
D
Pemerasan
21.
Kualitas spiritual accountability yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas akibat perbuatannya kepada manusia dan alam pada umumnya menjadi manusia yang amanah, berempati dan santun, dan dengan sendirinya mendorong manusia melakukan :.
A
Spiritual Accountibility yang baik
B
Public Accountibility yang baik
C
Visi dan misi yang baik
D
Niat yang baik
22.
Kualitas hubungan manusia dengan Tuhannya sebagai kekuatan yang diyakini manusia lebih berkuasa atas segala sesuatu, membentuk manusia yang taat (menjaga diri) pada aturan Tuhannya, ikhlas dalam menjalani hidup, dan menyerahkan hasil atas usaha maksimalnya kepada Tuhan berarti ia memiliki :
A
Spiritual Accountibility yang baik
B
Public Accountibility yang baik
C
Visi dan misi yang baik
D
Niat yang baik
23.
Sikap di bawah ini yang tidak termasuk nilai anti korupsi adalah.
A
Jujur
B
Peduli
C
Kerjasama
D
Kerja bakti
24.
Tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan adalah pendapat dari :
A
Shang, ADB
B
Paolo Mauro
C
Golden and Picci,
D
Gupta, Davoodi, and Alonso-Terme,
25.
Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing adalah pendapat dari :
A
Shang, ADB
B
Paolo Mauro
C
Golden and Picci,
D
Gupta, Davoodi, and Alonso-Terme,
26.
Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah untuk menjauhkan diri dari korupsi dengan cara :
A
Internalisasi integritas pada diri sendiri dan hidup dan bekerja dalam lingkungan yang menjalankan sistem integritas yang baik
B
Penyelarasan antara nilai-nilai organisasi dengan nilai anti korupsi tidak perlu karena masing-masing mempunyai konsep yang berbeda
C
Nilai, keyakinan, kebiasaan dan konsep diri manusia terdapat pada area bawah sadar
D
Penanaman nilai integritas dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui : 1) Kesediaan, 2)Identifikasi dan 3)Internalisasi
27.
Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang paling tepat terkait penyelarasan nilai organisasi dan penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi :
A
Organisasi yang telah mempunyai nilai-nilai organisasi tidak perlu melakukan penyelarasan lagi dengan nilai-nilai anti korupsi
B
Organisasi yang telah mempunyai nilai-nilai organisasi masih perlu untuk melakukan penyelarasan nilai-nilai organisasinya dengan nilai-nilai dasar anti korupsi
C
Bagi organisasi yang berintegritas, menerapkan nilai-nilai organisasi lebih penting dan prioritas dibandingkan dengan menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi
D
Bagi organisasi yang berintegritas, menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi lebih penting dan prioritas dibandingkan dengan menerapkan nilai-nilai organisasi.
28.
Korupsi yang terpaksa dilakukan karena mempertahankan diri dari pemerasan disebut :
A
Korupsi defensif
B
Korupsi investik
C
Korupsi nepotistik
D
Korupsi outogenik
29.
Korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut, maka korupsi ini digolongkan :
A
Korupsi transaktif
B
Korupsi investik
C
Korupsi nepotistik
D
Korupsi Outogenik
30.
Korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku, disebut :
A
Korupsi transaktif
B
Korupsi investik
C
Korupsi nepotistik
D
Korupsi Outogenik
31.
Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang lebih tepat dan perlu menjadi pola pikir PNS yang anti korupsi:
A
Memastikan adanya kesadaran anti korupsi terlebih dahulu hingga muncul niat memberantas atau anti korupsi, baru kemudian mempelajari secara detail tentang delik dan modus korupsi
B
Mempelajari delik dan modus korupsi secara detail pasti akan menjauhkan diri kita dari perilaku dan tindak pidana korupsi
C
Mendapatkan contoh-contoh nyata delik dan modus tindak pidana korupsi akan lebih memudahkan menjauhkan diri dari korupsi
D
Mempelajari dampak tindak pidana korupsi akan meningkatkan pengetahuan tentang menjauhkan diri dari tindak pidana korupsi
32.
Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, salah satu alasannya adalah:
A
karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas
B
karena korupsi membuat orang yang melakukannya ketakutan luar biasa
C
karena perbuatan korupsi membuat orang menjadi bahagia luar biasa
D
karena korupsi membuat orang yang melakukannya menjadi kaya luar biasa
33.
Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat tertuang dalam…
A
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2009
B
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2009
C
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 63 Tahun 2003
D
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 62 Tahun 2003
34.
Salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik adalah dengan adanya pemahaan baru tentang pentingnya dan manfaat peningkatan pelayanan publik bagi individu dan organisasi aparatur yang biasa disebut sebagai…
A
Partisipasi masyarakat pengguna layanan
B
Perubahan pola pikir (mindset) terhadap fungsi pelayanan
C
Kepercayaan
D
Kesadaran penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik
35.
Prinsip kejelasan dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 Tahun 2003 memuat tentang
A
Persyaratan teknis dan administratif
B
Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
C
Latar belakang pelayanan publik
D
Latar belakang pejabat publik
36.
Penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan pelayanan dengan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi sesuai dengan asas…
A
Kepentingan umum
B
Kepastian hukum
C
Kesamaan hak
D
Keseimbangan hak dan kewajiban
37.
Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur adalah …
A
Penyelenggaraan pelayanan publik
B
Pelaksanaan pelayanan publik
C
Standar pelayanan
D
Maklumat pelayanan
38.
Sistem Prosedur pelayanan publik yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan merupakan prinsip pelayanan publik yang memenuhi…
A
Kesederhanaan
B
Kejelasan
C
Kepastian waktu
D
Keamanan
39.
Berikut adalah beberapa manfaat dari WoG
A
Efesinsi, efektifitas, daya saing, koherensi kebijakan, sharing informasi
B
Efesinsi, efektifitas, daya saing, koherensi politik, sharing informasi
C
Efesinsi, efektifitas, daya dukung, koherensi politik, sharing informasi
D
Efesinsi, efektifitas, daya saing, koherensi kebijakan, sharing ASN
40.
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi tersebut menurut …….…..
A
Lembaga Administrasi Negara
B
Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
C
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
D
Davit Mc Kevitt
41.
Tiga unsur penting dalam pelayanan publik antara lain, kecuali…..
A
Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik
B
Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan
C
Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan)
D
Masyarakat lokal
42.
Pameo yang terkenal di masa lalu adalah : “whatever government does is public service”. Artinya semua barang/jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diselenggarakan oleh Negara disebut sebagai pelayanan publik. Paradigma yang melihat pelayanan publik seperti ini sering disebut sebagai………
A
Old Public Management (OPM)
B
Old Public Administration (OPA)
C
New Public Management (NPM)
D
New Public Service (NPS)
43.
ASN harus melayani warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, hal ini disebabkan:
A
Pelayanan Publik itu mahal
B
Karena warga negara membiayai fasilitas pelayanan publik dan ASN
C
Karena warga negara butuh dilayani
D
Karena ASN dituntut oleh warga negara
44.
Birokrasi harus memiliki code of conduct, bagaimana cara birokrasi bertingkah laku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (warga negara). Hal ini berarti:
A
Birokrasi harus memiliki kode etik
B
Pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan
C
Birokrasi harus memiliki SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan, misalnya dengan menerapkan prinsip 3S= senyum, sapa, salam
D
Birokrasi harus berpendidikan
45.
ASN dalam memberikan pelayanan publik harus mengedepankan Pelayanan Prima, hal ini dimaksudkan:
A
Memberikan pelayanan sesuai atau melebihi harapan pengguna layanan
B
Memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan
C
Memberikan pelayanan sesuai standar
D
Memberikan pelayanan sesuai kondisi yang ada
46.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya disebut pelayanan perima
A
Partisipatif
B
Transparan
C
Responsif
D
Tidak Diskriminatif
47.
Saudara sebagai ASN harus paham bahwa warga negara adalah
A
Agent (tuan)
B
Clien (pelayan)
C
Agent dan Clien
D
Clien atau Agent
48.
Peraturan yang mengatur tentang Manajemen PNS adalah….
A
PP No. 11 tahun 2015
B
PP No. 49 tahun 2016
C
PP No. 11 tahun 2017
D
PP. no. 49 tahun 2018
49.
Undang-Undang yang mengatur tentang ASN adalah….
A
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009
B
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017
C
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
D
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
50.
Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, disebut dengan ..
A
Unsur ASN
B
Kedudukan ASN
C
Manajemen ASN
D
Sifat ASN
51.
Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri dari
A
PNS
B
PPPK
C
PNS dan PPPK
D
PNS dan PPK
52.
Dasar hukum Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah
A
PP No. 46 Tahun 2011
B
PP No. 46 Tahun 2010
C
PP No. 46 Tahun 2012
D
PP No. 46 Tahun 2013
53.
Pada awal tahun setiap PNS menyusun kontrak kerja dengan atasan yang disebut dengan SKP . SKP singkatan dari
A
Sasaran kinerja pegawai
B
sasaran kerja Pegawai
C
Status kerja pegawai
D
Sasaran kerja Perorangan
54.
Nilai SKP pada penilaian prestasi kerja pegawai adalah sebesar
A
0.4
B
0.3
C
0.6
D
0.5
55.
Ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja disebut dengan…..
A
Efektivitas
B
Efisiensi
C
Inovasi
D
Mutu
56.
Ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur dan mekanisme yang ke luar alur disebut dengan…..
A
Efektivitas
B
Efisiensi
C
Inovasi
D
Mutu
57.
Cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik antara lain
A
Memiliki standar mutu sendiri
B
Kompeten pada bidang pekerjaannya
C
Memiliki standar dan target mutu sendiri
D
Menguasai teknik pelayanan prima dengan memberikan layanan prima dan tidak bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan
58.
Upaya peningkatan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan dapat dilakukan melalui cara berikut
A
Peningkatan pengawasan sentralisasi
B
Pengawasan akademik dan manajerial tersembunyi
C
Pengawasan secara professional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat dan tidak melakukan penyimpangan
D
Pengawasan secara pribadi
59.
Faktor-faktor yang bisa menjadi pendorong sekaligus menghambat upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif dan komitmen terhadap mutu antara lain
A
Perubahan tempat kerja
B
Pergeseran posisi kerja
C
Peningkatan jabatan
D
Perbaikan tata kelola pemerintahan (good corporate governance)
60.
Aktualisasi hasil berpikir kreatif untuk memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai customers, layanan yang diberikan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah yang sesuai dengan harapan mereka merupakan…
A
Kreativitas dalam pelayanan
B
Kreativitas dalam pikiran
C
Kreativitas dalam sosial
D
Kreativitas dalam pengabdian
61.
Inovasi pelayanan publik tidak bergerak dalam ruang hampa sehingga perlu didukung oleh unsur-unsur yang mendukung seperti pegawai yang mempunyai jiwa kreatif dan inovatif serta faktor pendorong lainnya. Sifat kreatif pegawai ditandai oleh karakteristik berikut ini
A
Senantiasa merasa butuh untuk terus diperhatikan kemampuannya
B
Senantiasa merasa butuh untuk terus dipertahankan posisinya
C
Berpedoman pada sumber kode etik lokal
D
Dinamis dan berpikir kritis terhadap situasi yang berkembang
62.
Faktor pendorong yang memfasilitasi lahirnya kreativitas dan inovasi adalah
A
Kepemimpinan yang memiliki visi dan misi untuk tindakan revolusi
B
Lingkungan kerja yang mendorong terciptanya persaudaraan
C
Kepemimpinan yang memiliki visi dan misi untuk melakukan perubahan yang lebih baik
D
Budaya organisasi yang memfasilitasi
63.
Esensi yang terkandung dalam istilah inovasi adalah…..
A
Perubahan
B
Pembaharuan
C
Pergeseran
D
Pemberdayaan
64.
Lima pilar dalam manajemen mutu terpadu adalah…..
A
Planning, produk, proses, komitmen, pemimpin
B
Inovasi, produk, proses, komitmen, organisasi
C
Produk, proses, komitmen, pemimpin, kreativitas
D
Produk, proses, komitmen, organisasi, pemimpin
65.
Kinerja aparatur dalam memberikan layanan publik yang bermutu harus berlandaskan prinsip…..
A
Kreatifitas, keteladanan, gotong royong
B
Efektivitas, efisiensi, inovasi
C
Kualitas, keteladanan, gotong royong
D
Inovasi, keteladanan, efektivitas
66.
Target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah…..
A
Mewujudkan keinginan masyarakat yang menerima layanan
B
Mewujudkan kebutuhan masyarakat yang menerima layanan
C
Mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan
D
Mewujudkan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang menerima layanan
67.
Budaya unggul diawali oleh perilaku disiplin. Budaya kerja unggul diarahkan untuk antara lain
A
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan ide
B
Meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan stakeholders
C
Meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan organisasi
D
Menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholders
68.
Inovasi penting dalam membangun mutu layanan publik karena antara lain
A
Memperkuat organisasi dalam meningkatkan daya saing dalam era globalisasi ekonomi dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan
B
Memberikan layanan yang cepat,baik dan murahan karena dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas sehingga meningkatkan keuntungan
C
Memperkuat organisasi dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi pelayanan
D
Menciptakan budaya kreativitas organisasi terutama penelitian-penelitian sehingga banyak tercipta ilmuan beserta karya ciptanya
69.
Sektor publik dengan sektor swasta memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai yaitu mengedepankan efisiensi dan efektivitas serta jaminan mutu dalam memberikan palayanan yang disebut tujuan…..
A
Inovasi
B
Kreativitas
C
Keteladanan
D
Kepemimpinan
70.
Proses mengembangkan dan mengekspresikan gagasan yang diperkirakan bermanfaat disebut…..
A
Konsepsi
B
Kreativitas
C
Inovasi
D
Mutu
71.
Pernyataan di bawah ini menjadikan Indonesia terkenal menjadi negara yang besar
A
Memiliki pulau dengan ukuran besar seperti Pulau Kalimanatan
B
Memiliki sejarah perjuangan yang lama
C
Memiliki ASN yang jumlahnya besar
D
Memiliki sejarah peradaban yang membanggakan
72.
Peran ASN/PNS dalam menciptakan kondisi damai adalah dengan cara :
A
Besikap berpihak kepada golongan tertertentu
B
Boleh memilih salah satu partai politik dalam event lima tahunan
C
Boleh menjadi sponsor tim sukses dalam pilkada
D
Mengayomi kelompok-kelompok minoritas
73.
Pernyataan di bawah ini adalah sumber potensial merusak Persatuan dan Kesatuan Bangsa
A
Masih terlibatnya negara melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan
B
Masih adanya kelompok-kelompok di masyarakat yang tidak menyetujui idiologi negara Pancasila
C
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dibalut dengan aturan IT
D
Manusia Indonesia harus berfikir global
74.
Menurut Hutson (2005) bahwa orang-orang yang memiliki integritas memiliki kemampuan diantaranya
A
Mempertahankan keyakinan sendiri
B
Menjalani prinsip-prinsip hidup sendiri
C
Mempertahankan keyakinannya secara tertutup dan berani
D
Mempertahankan keyakinannya secara terbuka dan berani
75.
Sikap kesederhanaan, reliabilitas, kecakapan keramahan, tanggung jawab, kejelasan dan kepastian merupakan :
A
Azas pelayanan publik
B
Undang-Undang Pelayanan Publik
C
Kriteria pelayanan publik
D
Standar Pelayanan Minimal
76.
Bersikap transparansi (terbuka), mudah diakses dan mudah dimengerti merupakan :
A
Azas pelayanan publik
B
Undang-Undang Pelayanan Publik
C
Kriteria pelayanan publik
D
Standar Pelayanan Minimal
77.
Nasionalisme Bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai
A
Jati diri bangsa Indonesia dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila
B
Jati diri bangsa Indonesia dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budaya daerah
C
Jati diri bangsa Indonesia dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Keagamaan
D
Jati diri bangsa Indonesia dalam mengaktualisasikan nilai-nilai peradaban dan globalisasi
78.
Aktualisasi nasionalisme ASN dalam bentuk
A
Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat pemersatu bangsa dan negara
B
Pelaksana tupoksi bidang tugas
C
Pelaksana kebijakan birokrasi
D
Pelaksana kebijakan peraturan perundang-undangan
79.
Mengapa nasionalisme Bangsa Indonesia penting
A
Sebagai pendorong membangun diri maupun golongan masyarakat
B
Karena kita kader ASN
C
Sebagai pendorong membangun diri, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara
D
Untuk memenuhi tupoksi di bidang tugas masing-masing
80.
Nilai-nilai Ketuhanan dalam Pancasila berarti
A
Pancasila mengatur sistem keyakinan, sistem beribadat, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat
B
Negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing
C
Negara menjamin sekularisasi antara negara dan agama
D
Agama berperan dalam membangun civil society dan political society
81.
Nilai-nilai ketuhanan menjadi sila yang menjiwai sila-sila yang lain dalam pancasila artinya
A
Nilai ketuhanan sama dengan nilai yang lain
B
Nilai ketuhanan merupakan nilai teodemokrasi
C
Nilai ketuhanan menjadi sila kemanuasiaan yang adil dan beradab
D
Nilai ketuhanan dapat membentuk karakter kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif,memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi dan kekayaan alam untuk kemakmuran masyarakat
82.
Diskriminasi positif dalam bentuk tindakan afirmasi merupakan pengecualian prosedur pemerintah kepada:
A
Perlakuan kepada pihak tertentu yang memiliki jabatan khusus
B
Perlakuan kemanuasiaan bagi ibu-ibu rumah tangga
C
Perlakuan bagi orang yang memiliki kebutuhan khusus
D
Perlakuan bagi pengusaha pribumi
83.
Sila kedua Pancasila memiliki konsekuensi ke dalam dan keluar. Konsekwensi kedalam dimaksud:
A
Pancasila harus berinteraksi dalam masyarakat Indonesia
B
Pancasila lahir dari dalam Bangsa Indonesia
C
Negara menjalankan fungsi meindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
D
Negara ikut serta melaksanakan keteripan dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
84.
Implementasi nilai persatuan dalam membangun semangat nasionalisme
A
Menggerakan itikat satu bangsa sebagai suatu pengikat jiwa untuk hidup bersama
B
Menggerakan persatuan antar suku
C
Menggerakan persatuan antar golongan
D
Mengakui perbedaan
85.
Demokrasi konsensis merupakan imlementasi dari sila keempat yang artinya
A
Demokrasi mayoritas
B
Demokrasi minoritas
C
Demokrasi permusyawarahan
D
Demokrasi perwakilan
86.
Penetapan batas upah minimum merupakan implementasi dari sila dalam pancasila
A
Sila Kesatu
B
Sila Ketiga
C
Sila keempat
D
Sila kelima
87.
Tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi disebut…
A
Konflik kepercayaan
B
Konflik kepentingan
C
Konflik bisnis
D
Konflik organisasi
88.
Konflik kepentingan dalam organisasi pemerintah bisa mengakibatkan beberapa hal, antara lain
A
Kepentingan organisasi bisa didiskusikan
B
Pengerahan sumberdaya publik berjalan secara optimal
C
Kegiatan bisnis optimal
D
Pengerahan sumberdaya publik yang kurang optimal
89.
Perkembangan kebutuhan profsionalisme aparatur sipil negara menuntut dirumuskannya kode etik yang berlaku bagi semua jenis pekerjaan sebagai pelayan publik (public servants), yang merupakan sebutan lain bagi:
A
Pegawai Negeri Sipil
B
Pegawai Sipil
C
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
D
Aparatur Sipil Negara
90.
Ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu disebut:
A
Kode Etik
B
Kode Etik Profesi
C
Etika publik
D
Etika Profesi
91.
Nilai-nilai etika publik dibawah ini merupakan refleksi kritis yang dipraktekkan dalam wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat
A
Kerakyatan
B
Kewenangan
C
Kekuasaan
D
Kesetaraan
92.
Kompetensi etika sangat diperlukan bagi pejabat karena tanpa memiliki kompetensi etika pejabat akan cenderung
A
Peka
B
Peduli
C
Diskriminatif
D
Adil
93.
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang disiplin PNS terdapat dalam
A
PP No. 50 Tahun 2010
B
PP No. 53 Tahun 2010
C
PP No. 20 Tahun 1980
D
PP No. 30 Tahun 2010
94.
Dalam rangka menunjang profesionalisme dalam sistem administrasi negara publik di Indonesia maka diperlukan adanya rujukan/pedoman yaitu
A
Sumber kode etik Nasional
B
Sumber kode etik Internasional
C
Sumber kode etik Universal
D
Sumber kode etik lokal
95.
Tindakan yang harus dihindari karena merupakan kategori konflik kepentingan
A
Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi untuk keuntungan pribadi
B
Membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat berada dalam tugas sebagai pejabat pemerintah
C
Menerima segala bentuk hadiah pada saat melaksanakan tugas
D
Menerima segala bentuk nota pada saat melaksanakan transaksi
96.
Rendahnya integritas pelayanan publik di Indonesia salah satunya diakarenakan pejabat memiliki beberapa kedudukan dengan memanfaatkan jabatannya dalam pemerintahan. Hal ini merupakan pengaruh buruk dari konflik kepentingan yang termasuk dalam perilaku…
A
Menyalahgunakan pengaruh pribadi (influence peddling)
B
Pemanfaatan fasilitas organisasi/lembaga untuk kepentingan pribadi
Menempatkan orang yang tepat pada posisinya sesuai dengan kemampuannya dalam lingkungan organisasi publik disebut…
A
The right man on the right office
B
The right man on the right job
C
The right man on the right way
D
The right man on the right position
98.
Seorang pasien dalam keadaan kritis datang ke rumah sakit langsung disambut petugas medis dan diobservasi penyakitnya, setelah selesai pasien tersebut baru dipersilahkan mengurus seluruh administrasinya. Pelayanan tersebut menunjukkan …
A
Ketepatan waktu pelayanan
B
Kemudahan mendapat pelayanan
C
Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan
D
Mendahulukan kepentingan pelanggan
99.
Sanksi dari pelanggaran kode etik PNS adalah sanksi organisatoris yaitu
A
Berupa masukan kepada instansi terkait tentang tindakan yang dilakukan
B
Berupa teguran tertulis dan atau pemberhentian dengan tidak hormat
C
Berupa teguran pidana
D
Berupa penurunan pangkat menengah, jabatan dan kedudukan
100.
Berikut ini adalah aparatur sipil negara yang sah menurut UU ASN No. 5 Tahun 2014..
A
pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, anggota TNI
B
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah perjanjian kerja
C
anggota TNI, pegawai BUMN, anggota Kepolisian
D
anggota POLRI, pegawai negeri sipil, pegawai BUMN
101.
Apabila organisasi pemerintah telah mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri dan dipublikasikan, merupakan unsur modalitas yang…
